Konsultan property menilainya perkara pendapat suap perizinan megaproyek Meikarta dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi akan tidak pengaruhi sentimen penduduk pada bagian property keseluruhannya.
Mengemukakan walau apabila kedepannya project Meikarta terusik gara-gara perkara itu, akan tidak pengaruhi dengan cara subtansial sentimen penduduk pada pasar property keseluruhannya.
Karenanya kata Dani, sempat berlangsung perkara di masa dulu yang serupa dengan Meikarta sekarang ini.
Sejumlah tahun yang kemarin sempat berlangsung perkara pada project yang libatkan Podomoro Kelompok akan tetapi tak pengaruhi sentimen orang pada property umumnya kala itu.
Jadi kalau tiap-tiap ada perkara, penduduk cuma menyaksikan developer-nya serta tak menyaksikan keseluruhannya project property di Jabodetabek. Cuma ada sentimen negatif pada project saja kata ujarnya.
Lebih, menurut Dani, kebanyakan costumer Meikarta ialah untuk investasi. Kepentingan end user buat rumah di lebih kurang project Meikarta masih dapat dipenuhi dari project pengembang lain apabila project Meikarta sungguh-sungguh terusik.
Akan tetapi perihal sebaliknya bakal berlangsung apabila project Meikarta berbuntut serta alami perkembangan nilai ruangan harga lantai kayu project yang sangat cepat.
Hal semacam itu bakal pengaruhi indeks perkembangan property keseluruhannya serta membuat sentimen spesifik terhadap costumer.
Akan menyebabkan suatu sentimen penduduk bakal suatu project, apabila diciptakan secara baik Meikarta bisa jadi seperti suatu standard bagaimana penduduk menyaksikan daerah, harga unit, serta layanan yang bakal naik (persepsinya) kata mereka.
Perihal itu akan juga pengaruhi sentimen penduduk pada project lain. Seandainya pengembang lain jual harga tambah mahal ketimbang Meikarta, jadi proyeknya berubah menjadi akan tidak menarik.
Buat sekarang ini, Dani mengasumsikan, project Meikarta tak dapat disamaratakan dengan proyek-proyek peningkatan dari harga asbes pengembang yang lain.
Orang tetap menyaksikan project lain sama dengan kelebihan semasing serta harga jualnya. Semua kembali tergantung terhadap permohonan pasar seperti wilayah mana serta daya beli penduduk tersebut ujarnya.
Komisi Penumpasan Korupsi (KPK) perpanjang saat penahanan eks Sekretaris Wilayah (Sekda) Propinsi Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK) , terduga perkara suap berkaitan pengurusan perizinan project pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Buat didapati, terduga Iwa memohon uang Rp1 miliar untuk penyelesaian Ide Terperinci Tata Area (RDTR) di Propinsi Ja-bar. Permohonan itu dilanjutkan pada satu diantara karyawan PT Lippo Cikarang serta direspons kalau uang bakal disediakan.
Beberapa hari setelah itu faksi Lippo Cikarang menyerahkan uang pada Neneng Rahmi. Setelah itu pada Desember 2017 dalam dua babak, Neneng lewat penghubung menyerahkan uang pada terduga Iwa dengan keseluruhan Rp900 juta berkaitan pengurusan RDTR di Propinsi Ja-bar.
Buat terduga Iwa, KPK udah membendung yang terkait sejak mulai Jumat (30/8) . Sesaat terduga Bartholomeus belum dilaksanakan penahanan.
Masalah perkara Meikarta itu berasal dari aktivitas tangkap tangan pada 14 serta 15 Oktober 2018. KPK mengambil keputusan sembilan orang jadi terduga dari bagian kepala wilayah, petinggi di pemkab Bekasi serta faksi swasta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar