Menurutnya, pemerintah mempunyai tiga pola dalam menangani permasalahan guru honorer di Indonesia. Pertama, lewat seleksi CPNS serta ke-2 melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Kesepakatan Kerja (PPPK).
Meski begitu ia mengaku pasti masih tetap ada guru honorer yang tidak terakomodasi oleh dua pola itu. Mereka berikut yang diusulkan untuk memperoleh tunjangan sama dengan UMR.
"Lalu kan masih tetap ada tersisa guru honorer lah itu yang kita usulkan ke Bu Menteri Keuangan supaya mereka ini diyakinkan dapat memperoleh tunjangan minimal sama dengan gaji UMR di semasing daerah," katanya.
Dalam saran itu, Mendikbud minta supaya untuk upah guru honorer itu masuk dalam alokasi dana alokasi umum (DAU) supaya tidak memberatkan keuangan daerah.
"Saya menjadi Menteri Pendidikan minta agar itu masuk di biaya APBN, DAU, tidak ditanggung ke APBD, sebab jika ditanggung ke APBD kita tidak dapat memaksa daerah untuk membagikan, tetapi jika kelak masuk dalam DAU, terpenting DAU untuk upah guru, itu hingga kita dapat kontrol," papar ia.
Meski begitu, ia belumlah bisa menyebutkan berapakah besar biaya yang dialokasikan, karena program itu baru di step awal perbincangan.
"Akan dilakukan tindakan di level yang lebih bawah untuk dipetakan lebih detil, agar kelak dapat kita tentu tersedianya dana serta memang benar ada orangnya. Kemendikbud saat ini tengah kerjakan sensus pada guru honorer jika ia memang melakukan pekerjaan seperti ketetapan yang laku," jelas Muhadjir.
"(Biaya berapakah?) Belumlah sampai ke situ. Baru pada kesepakatan-kesepakatan," paparnya.
Baca juga : harga batu bata
harga batako
Ia juga malas memberi komentar berkaitan apa gagasan itu akan berefek terdapatnya pergantian pada postur APBN. "(Ada APBN-P?) Itu Kementerian keuangan ya. Saya tidak paham, tetapi ada persetujuan itu," tutur ia.
Ia menginginkan, dengan terealisasinya gagasan ini, guru honorer di Indonesia bisa memperoleh gaji yang wajar. Didapati, katanya, ada 700 ribu guru honorer di Indonesia.
"Setahap serta semua (bisa tunjangan). Semua kan masalah pilihan. Dapat setahap, tetapi semua kan dapat," pungkasnya.
Menyikapi, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim menjelaskan jika pihaknya menjadi asosiasi siap memberi dukungan usaha pemerintah untuk jadikan beberapa guru honorer ini lebih sejahtera.
"Prinsipnya itu langkah bagus, apa pun usaha pamerintah untuk tingkatkan kesejahteraan guru baik honorer ataulah bukan, kita tentu junjung," katanya.
Akan tetapi, sebelum melakukan kebijaksanaan itu, Ramli menyarankan untuk terlebih dulu lakukan beberapa perbaikan tata kelol guru honorer di Indonesia, dari mulai penerimaan sampai pendataan guru honorer.
